Selayang Pandang

Pembangunan nasional merumuskan tiga tugas utama yang harus dilakukan oleh sebuah bangsa (nation-state), yakni pertumbuhan ekonomi (economy growth), perawatan masyarakat (community care), dan pengembangan masyarakat (human development). Hakikat pembangunan nasional seperti tertulis dalam GBHN 1993 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan harusnya dirasakan oleh seluruh rakyat. Pemenuhan kebutuhan pendidikan, sosial ekonomi, dan kesehatan juga diperlukan rakyat untuk perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah penanggulangan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan bentuk masalah sosial yang kompleks dan krusial. Gejala kemiskinan di negara-negara berkembang semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang dihadapi setiap negara. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan isu sentral yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Penanggulangan kemiskinan inipun memerlukan penanganan secara sistemik dan komprehensif. Seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah kemiskinan ini (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2011 : 2).

Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin yang ada di daerah tersebut. Batasan yang digunakan dalam menentukan penduduk miskin adalah “garis kemiskinan” yaitu berdasarkan pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan yang mencapai 2100 kalori per hari.Angka kemiskinan Kabupaten Tangerang pada tahun 2010 sebesar 7,18 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 6,55 persen. Berdasarkan data Susenas 2010, jumlah penduduk miskin di Tangerang sekitar 205.100 orang. Sedangkan garis kemiskinan untuk tahun 2010 sebesar 258.155 rupiah/kapita/bulan. (Sumber: BPS – Stada Kabupaten Tangerang

Program-program penanggulangan kemiskinan sayangnya masih dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ketidak terpaduan layanan kemiskinan menjadi ganjalan pemerintah untuk memberikan akses kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat. Korten (1984) dikutip oleh Supriatna (2006 : 35) menjelaskan banyak layanan kemiskinan tidak mampu meningkatkan akses masyarakat. Kendala yang muncul karena adanya perbedaan sosial ekonomi masyarakat yang beragam dengan kemampuan birokrasi yang ada. Hal ini berdampak birokrasi yang rumit membuat masyarakat kurang menaruh perhatian terhadap program yang dibentuk Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang Banten diharapkan dapat melakukan inovasi pembangunan dengan membentuk Tim Koordinas Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). TKPK menyediakan LAYANAN MEMBELA ORANG MISKIN, dengan kemudahan pelayanan penanggulangan kemiskinan secara sistemik di satu tempat (one stop service).

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. download
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulanagan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang.

Data Basis Kemiskinan dan Verifikasi

Data basis masyarakat miskin TKPK Kabupaten Tangerang adalah data basis terpadu by name by address yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TKPK Kabupaten Tangerang saat ini merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota yang memperoleh ijin akses. Data ini merupakan hasil dari PPLS BPS Tahun 2011 yang sudah diolah oleh TNP2K.

Masyarakat yang memenuhi kriteria miskin namun belum terdaftar dalam data basis terpadu TNP2K ini dapat segera mengajukan permohonan ke Kantor TKPK Kabupaten Tangerang untuk selanjutnya akan diverifikasi. Apabila dinyatakan miskin maka berhak mendapatkan kartu Identitas KPSD yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan maupun sosial dan ekonomi.

Kriteria Rumah Tangga Miskin

Lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 per orang.
Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.
Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
Hanya hanya membeli 1 stel pakaian setahun.
Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.
Sumber penghasilan kepala rumah tangga: Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan.
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD.
Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-.
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD.
Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-.

Produk

Kartu Jaminan Sosial, diberikan untuk semua masyarakat miskin, baik yang telah masuk dalam Database TNP2K maupun masyarakat miskin non Database yang telah lolos verifikasi TKPK. Memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai data mutakhir.
Surat Rekomendasi, diberikan kepada masyarakat miskin non Database yang telah lolos verifikasi TKPK dalam rangka memperoleh pelayanan. Berlaku selama 1 (satu) bulan.

DATA BASE KEMISKINAN DI KABUPATEN TANGERANG : ( RPJMD 2013 -2018 )

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang 2012(BPS) : 2.960. 474 Orang

2. Penduduk Miskin di Kabupaten Tangerang 2012 : 6,34 %

3. Laju Pertumbuhan ekonomi 2012 : 7.45 %

4. Indeks Pembangunan Manusia 2012 ( IPM ) : 72,36

5. Angka Melek Huruf ( AMH ) (2012 ) : 96,08 %

5. Angka rata - rata lama sekolah 2012 : 8,97 Tahun

6. Angka Harapan Hidup 2012 : 66,07 Tahun

7. Kemampuan Daya Beli Masyarakat 2012 : 639,80 Rb / kap / Tahun

8. Tingkat Pengangguran 2012 : 14,03 %

Sektor Pendidikan :

1. Angka Kelulusan SD / MI : 100 %

2. Angka Kelulusan SMP /MTS : 97,88 %

3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA : 99,88 %

4. sarana Pendidikan :

a. SD negeri dan swasta : 884 Unit

b. SLTP negeri Swasta : 206 Unit

C. SMA Negeri dan swasta : 106 Unit

d. SMK negeri dan swasta : 80 Unit

e. Madrasah Ibtidaiyah : 276 Unit

f. Madrasyah sanawiyah : 193 Unit

g. Madrasah aliyah : 59 Unit

h. Perguruan Tinggi : 2 Unit

Sektor Kesehatan :

1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Masyarakat miskin 2011 : 882.037 Orang (ASKESKIN/JAMKESMAS)

a. Pelayanan Keshatan dasar 607.305 Orang

b. Pelayanan Rujukan ke RS 17.582 Orang

c. Prosentase Pelayan Kesehatan 67,02 %

d, desa Siaga Aktif 79,80 %

e. Tempat Tempat Umum yang memnuhi Keshatan 66, 85 %

2. DAFTAR FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN

    a. Rumah sakit                                                         13 Unit
    b. Puskesmas                                                           42 unit
    c. Puskesmas Pembantu                                      43 Unit

d. Puskesmas Keliling 44 Unit

e. Rumah sakit Pemerintah 2 Unit

f. Rumah Bersalin swasta 36 Unit

g. Balai Pengobatan swasta 276 Unit

h. Praktek dokter Umum 1.230 Lokasi

i. Praktek Dokter Gigi 295 Lokasi

j. Praktek Dokter spesialis 397 Lokasi

k. Prkatek Bidan swasta 855 Lokasi

l. Apotik 208 Lokasi

m. Toko Obat Berijin 53 Lokasi

n. Laboratorium Klinik swasta 23 Lokasi

o. Laboratorium Pemda 1 Lokasi